Koperasi Desa Merah Putih Sukamulya terbentuk berdasarkan Intruksi Presiden No 09 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/kelurahan Merah Putih serta pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia No. 01 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi desa/kelurahan merah putih. Dibentuk dengan model Pendirian baru melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus.

Koperasi Desa Merah Putih Sukamulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi nomor 36 tanggal 23 Juni 2025 dengan notaris bernama Neneng Sri Wulandari, S.H., M.Hum., dan mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

AHU-0068566.AH.01.29. Tahun 2025.

Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Sukamulya diantaranya yaitu sulit memperoleh permodalan, peluang kerja yang terbatas, kesenjangan sosial dan ekonomi, pemasaran harga yang tidak terjamin, jaringan (network) pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, maka dari itu keberadaan Koperasi Desa Merah Putih Sukamulya diharapkan dapat membantu dan mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga masyarakat Desa Sukamulya dapat bangkit, bersaing, maju, mandiri dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

1. 1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang berkoperasi

   2. Intruksi Presiden No 09 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa/kelurahan Merah Putih

   3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi

   4. PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

   5. Kepmen Koperasi dan UMKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

   6. Permen Koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi oleh Koperasi Pembinaan Perkoperasian

   7. Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam

   8. Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan

   9. Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional